Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi akan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal beberapa tahun terakhir. Musim kering diperkirakan datang lebih awal di banyak wilayah, dengan puncak kemarau pada Agustus 2026 ketika sebagian besar zona musim di Indonesia mengalami curah hujan jauh di bawah rata-rata. Kondisi ini berpotensi memicu krisis air bersih, gangguan produksi pangan, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan jika tidak diantisipasi secara serius sejak sekarang.
BMKG menegaskan bahwa menghadapi kemarau ekstrem tidak bisa hanya mengandalkan reaksi darurat ketika krisis sudah terjadi. Diperlukan kesiapsiagaan lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, pelaku usaha, hingga masyarakat—agar dampak kemarau dapat ditekan, bukan sekadar ditangani ketika sudah menjadi bencana, sebagaimana kritik terhadap lemahnya implementasi kebijakan di berbagai sektor juga kerap mengemuka di ruang publik maupun platform digital seperti Rajapoker. Dalam konteks ini, musim kemarau menjadi ujian apakah kebijakan iklim dan tata kelola air hanya berhenti di dokumen atau benar-benar hadir dalam langkah konkret di lapangan.
Dalam keterangan resminya, BMKG menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Sekitar 16 persen zona musim akan mulai kering pada April, disusul sekitar 26 persen pada Mei, dan 23 persen pada Juni, diawali dari wilayah Nusa Tenggara lalu meluas ke Jawa dan kawasan lain. Lebih dari 60 persen zona musim diprakirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama periode kemarau, menandakan bahwa cadangan air permukaan dan tanah akan tertekan lebih keras dibandingkan kemarau biasa.
BMKG juga menyoroti dinamika iklim global yang ikut memengaruhi kondisi kemarau di Indonesia. Saat ini, iklim berada pada fase netral setelah La Nina lemah berakhir pada awal 2026. Namun, pada semester kedua 2026, peluang munculnya fenomena El Nino kategori lemah hingga moderat diperkirakan cukup besar, dengan probabilitas sekitar 50–80 persen. Jika El Nino terjadi bersamaan dengan puncak kemarau, curah hujan dapat turun lebih jauh dan memperpanjang periode kering di sejumlah wilayah sensitif, terutama di kawasan yang selama ini rentan kekeringan dan kebakaran hutan.
BMKG memperkirakan puncak kemarau 2026 akan terjadi pada Agustus di sekitar 60 persen zona musim di Indonesia, dan di banyak daerah puncak ini datang lebih awal dari rata-rata historis. Daerah-daerah yang sebelumnya biasa mengalami puncak kemarau pada September, misalnya, berpotensi mengalaminya pada Agustus, sementara sistem pengelolaan air dan lahan belum tentu siap dengan pergeseran tersebut. Ini berarti pemerintah daerah dan pengelola sumber daya air perlu menyesuaikan perencanaan sejak dini agar ketersediaan air baku, irigasi, dan kebutuhan rumah tangga tetap terjaga.
Secara internasional, fenomena El Nino dan kemarau ekstrem menjadi salah satu isu utama dalam diskursus perubahan iklim dan ketahanan pangan, yang sering disorot oleh media global seperti CNN. Indonesia, dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan sumber daya air permukaan, berada pada posisi yang sangat rentan jika tidak memiliki strategi adaptasi yang kuat. Peringatan BMKG menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi bukan lagi sekadar wacana perubahan iklim, melainkan potensi nyata krisis air, penurunan produksi pertanian, dan gangguan layanan dasar di banyak daerah.
Untuk sektor pertanian, BMKG mendorong penyesuaian pola tanam, pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan kering, serta penjadwalan ulang musim tanam agar tidak bertumpuk pada periode paling kritis kekurangan air. Di sektor sumber daya air, pengelolaan waduk, bendungan, embung, dan jaringan irigasi harus diarahkan agar cadangan air bisa bertahan lebih lama selama kemarau panjang. Ini berarti perlu efisiensi distribusi, pengurangan kebocoran teknis, dan pembatasan penggunaan air untuk aktivitas non-esensial di masa puncak kemarau.
BMKG juga mengingatkan perlunya penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang setiap tahun menjadi langganan titik api. Tanpa koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, perusahaan pemegang konsesi, dan masyarakat lokal, kemarau ekstrem dapat dengan cepat berubah menjadi bencana asap yang melintas batas provinsi bahkan negara. Pengawasan pembukaan lahan dengan cara membakar, penegakan hukum, serta dukungan alternatif budidaya menjadi bagian penting dari paket kebijakan menghadapi kemarau 2026.
Di tingkat rumah tangga, masyarakat diimbau untuk mulai melakukan penghematan air sejak awal, memperbaiki sarana penampungan air hujan, serta menghindari praktik yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar sampah di lahan terbuka. Informasi prakiraan cuaca dan iklim dari BMKG diharapkan tidak hanya dibaca sebagai berita sesaat, tetapi digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas harian, baik untuk petani, pelaku usaha, maupun warga di perkotaan yang bergantung pada pasokan air PDAM dan sumur bor.
Pada akhirnya, prediksi kemarau 2026 yang lebih ekstrem harus menjadi pemicu untuk memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki tata kelola air, dan menegaskan pembagian peran antarinstansi dalam penanganan dampak iklim. Jika pemerintah dan masyarakat mampu bergerak lebih cepat, dampak kemarau mungkin tidak dapat dihapus sepenuhnya, tetapi kerusakan dan kerugian sosial-ekonomi dapat dikurangi secara signifikan. Sebaliknya, jika peringatan ini diabaikan, Indonesia berisiko mengulangi siklus krisis kekeringan dan kebakaran yang sama, hanya dengan intensitas yang lebih berat.
